Mamuju, 10 Februari 2025 – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan program elektrifikasi, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, S.STP, menerima kunjungan perwakilan PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar di ruang kerja Kepala Bidang Ketenagalistrikan.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan PT. PLN UP2K Sulbar, Muhammad Djajadi, serta Alfian Izza Al Faizin selaku Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan. Selain itu, Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi dan Marwazi Abdullah, juga turut hadir dalam pertemuan ini. Agenda utama pertemuan adalah membahas berbagai aspek pelaksanaan pembangunan jaringan listrik perdesaan di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN.
Dalam kesempatan tersebut, Qamaruddin Kamil menegaskan pentingnya percepatan elektrifikasi di desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN.
“Saat ini masih terdapat 19 desa di Sulawesi Barat yang belum menikmati listrik dari PLN. Kami berharap agar PLN dapat segera merealisasikan pembangunan jaringan listrik di desa-desa tersebut,” ujar Qamaruddin.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa masih banyak dusun di Sulawesi Barat yang belum mendapatkan akses listrik meskipun berada dalam wilayah desa yang telah berlistrik.
“Kami berharap PLN tidak hanya fokus pada desa, tetapi juga memperluas jaringan listrik hingga ke dusun-dusun terpencil yang selama ini belum terjangkau,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Djajadi dari PT. PLN UP2K Sulbar menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat.
“Kami siap bekerja sama dengan Dinas ESDM Sulbar untuk merealisasikan target elektrifikasi ini. Saat ini, kami juga sedang melakukan pemetaan dan perencanaan agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan dengan optimal,” ungkapnya.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam proses pembangunan jaringan listrik perdesaan. Salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi yang ekstrem, yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk membuka jalur agar kendaraan operasional PLN dapat melintas. Selain itu, terdapat kendala dalam perizinan penggunaan kawasan hutan lindung yang akan dilalui jaringan listrik, yang hingga kini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan. Tak hanya itu, sebagian masyarakat juga keberatan menebang pohon produktif mereka untuk pembukaan jalur jaringan listrik PLN.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Qamaruddin Kamil menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan dusun-dusun yang belum dijangkau oleh jaringan PLN.
“Kami sedang mengumpulkan data terkait dusun-dusun yang belum memiliki jaringan listrik PLN. Data ini akan kami sampaikan kepada Kementerian ESDM dan PT. PLN agar dapat segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Termasuk listrik di Pulau Karampuang, Mamuju, yang saat ini masih menjadi keluhan masyarakat setempat. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau tersebut hanya beroperasi selama tiga jam sehari. Kondisi ini kerap dikeluhkan masyarakat kepada Dinas ESDM Sulbar.
Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program elektrifikasi perdesaan di Sulawesi Barat, sehingga seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat segera menikmati akses listrik yang stabil dan berkelanjutan. Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PT. PLN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
