Jakarta, 18 Februari 2025 – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Moh. Ali Chandra, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Tahun 2025 yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Barat Periode 2025-2030, Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga. Rakor ini berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj. Sekprov Sulbar Amujib, para Asisten, Kepala OPD Pemprov Sulbar, serta peserta rapat lainnya. Dalam forum tersebut, Gubernur terpilih Sulbar, Suhardi Duka, menekankan pentingnya menyatukan pemahaman seluruh stakeholder terhadap visi dan misi pemerintahan yang baru, loyalitas dalam bekerja, serta kontribusi dalam penyusunan RPJMD.
“Silahkan saudara-saudara bekerja dengan kinerja yang baik, dan jangan terbebani karena beda pilihan calon pemimpin kemarin (Pilkada Serentak 2024),” ujar SDK dalam arahannya.
Lebih lanjut, SDK menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang telah dijabarkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah serta surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ/2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025.
“Efisiensi anggaran masing-masing OPD, dan alokasi baru harus menyesuaikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 ke depan,” tegasnya.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra, menyatakan kesiapan dinasnya dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta menjalankan program-program yang selaras dengan visi dan misi pemimpin baru Sulbar.
“Kami di Dinas ESDM Sulbar siap menyesuaikan program kerja dengan kebijakan baru pemerintah provinsi, memastikan pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Sulbar tetap optimal dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujar Moh. Ali Chandra.
Selain itu, dalam rakor ini, SDK juga menekankan bahwa Pemprov Sulbar akan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak sesuai dengan visi misi, serta memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Rakor ini juga diikuti oleh para ASN dan Non-ASN Pemprov Sulbar secara virtual dari tempat kerja masing-masing, dengan harapan sinergi dan koordinasi antar instansi dapat terus diperkuat demi kemajuan Sulbar ke depan.
