Artikel oleh Farid Asyhadi, ST. MTr.AP (Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda)
Provinsi Sulawesi Barat, yang terletak di bagian barat pulau Sulawesi, menghadapi tantangan besar dalam hal penyediaan listrik bagi masyarakatnya. Pada tahun 2010, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat masih relatif rendah, sekitar 57% (BPS, 2011). Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memiliki akses listrik yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
Selama periode 2010 hingga 2015, pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Pada tahun 2012, PLN telah membangun beberapa pembangkit listrik mikrohidro dan tenaga surya di Sulawesi Barat untuk meningkatkan ketersediaan listrik di daerah terpencil (Kementerian ESDM, 2013).
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis Sulawesi Barat yang berbukit-bukit dan terpencil. Banyak desa yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga masyarakat harus bergantung pada sumber energi alternatif seperti generator diesel atau lampu minyak tanah (Komisi VII DPR RI, 2016). Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membatasi akses pendidikan dan kesehatan, terutama di malam hari.
Pada tahun 2013, pemerintah meluncurkan program-program untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, termasuk Program Listrik Desa (LISDES) yang bertujuan mempercepat elektrifikasi di pedesaan. Program ini didukung oleh dana APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah terpencil (Bappenas, 2013). Meskipun demikian, implementasinya seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang kurang memadai.
Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat meningkat menjadi sekitar 64% (BPS, 2016). Peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah, PLN, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur kelistrikan yang lebih merata. Namun, masih banyak desa yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa (Kementerian ESDM, 2015).
Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang energi. Banyak proyek kelistrikan di Sulawesi Barat yang terbengkalai karena kurangnya tenaga ahli dalam operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek kelistrikan di masa depan (Bappenas, 2015).
Secara keseluruhan, perkembangan kelistrikan di Sulawesi Barat pada periode 2010-2015 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan berbagai pihak telah membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama semua pihak, Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% di masa depan.
Daftar Pustaka
- Bappenas. (2013). Laporan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat 2013. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2015). Laporan Pembangunan Daerah Sulawesi Barat 2015. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. (2011). Statistik Kelistrikan Indonesia 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). Statistik Kelistrikan Indonesia 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian ESDM. (2013). Laporan Tahunan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2013. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. (2015). Laporan Tahunan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Komisi VII DPR RI. (2016). Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K7-12-e894ad5a87917d7ab42623806b2868a6.pdf.