Mamuju, 8 Juli 2025 – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Koordinasi dan Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring.
Kegiatan ini diikuti oleh Abdul Syukur, Pejabat Perencana Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, yang mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Kegiatan ini berlangsung di biro organisasi dan tata laksana Setda sulbar. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pelaksanaan SAKIP, RB, serta pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi daerah.
“Kegiatan koordinasi dan asistensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh program Dinas ESDM dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kami dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya dalam penyediaan energi listrik yang berkualitas dan berkelanjutan,” ungkap Abdul Syukur.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Dinas ESDM Sulbar diarahkan pada peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama, mengingat masih banyak wilayah yang membutuhkan layanan ketenagalistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan.
Implementasi SAKIP, RB, dan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga untuk menghasilkan outcome nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah program listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas ESDM Sulbar.
Dinas ESDM Sulbar juga terus berkomitmen memperkuat sistem pelaporan kinerja berbasis hasil, menumbuhkan budaya kerja berorientasi pelayanan publik, dan membangun integritas kelembagaan yang kuat melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam aspek memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulbar.
