Mamuju, 30 Juni 2025
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan hilirisasi pasca tambang yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan investasi di daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulbar, H. Habibi Azis, menegaskan bahwa hilirisasi pasca tambang merupakan peluang besar bagi pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya lokal.
“Ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. Hilirisasi pasca tambang membuka ruang pengembangan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah,” ujar Habibi di Mamuju.
Ia juga menyatakan kesiapan DPMPTSP untuk mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut melalui sinergi lintas sektor, percepatan layanan perizinan, serta penyediaan data potensi wilayah secara akurat.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka, kami akan mempercepat perizinan, menyediakan data potensi wilayah, dan memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor,” tambahnya.
Lebih lanjut, Habibi menyampaikan bahwa Gubernur Sulbar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan sektor investasi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan hilirisasi dapat terealisasi secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta mempercepat pembangunan kawasan industri terintegrasi berbasis sumber daya mineral.
DPMPTSP Sulbar optimistis bahwa hilirisasi pasca tambang akan memperkuat struktur ekonomi daerah dan menjadikan Sulawesi Barat sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri nasional, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya hilirisasi pertambangan sebagai sarana meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional serta optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral daerah.
Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat diharapkan dapat berkembang sebagai pusat industri pengolahan mineral yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
