Bogor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pengembangan dan pemanfaatan Data Desa Presisi (DDP) sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan partisipatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, bersama Rektor IPB, Prof. Arif Satria, bertempat di Kampus IPB Dramaga, Bogor, pada Jumat (17/6/2022).
Program DDP akan diawali dengan implementasi di 45 desa sebagai tahap pertama, yang mencakup pengumpulan data spasial, demografi, dan sosial ekonomi secara detail hingga tingkat rumah tangga. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan inklusif.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang efektif, baik untuk perencanaan anggaran maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat,” ujar Pj Gubernur Akmal Malik.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan Data Desa Presisi dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan teknologi digital, dengan menggabungkan dimensi spasial, sensus berbasis rumah tangga, serta pelibatan aktif masyarakat desa.
Sementara itu, Rektor IPB, Prof. Arif Satria, menyambut antusias kerja sama ini dan menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Kami percaya data presisi akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan teknis selama lima tahun,” ungkap Prof. Arif.
Kerja sama strategis antara Pemprov Sulbar dan IPB ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang valid dan real-time, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.
Pemprov Sulbar optimistis bahwa melalui DDP, arah pembangunan desa akan menjadi lebih terukur, berdampak nyata, dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
