Mamuju, 13 Agustus 2026 – Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil, menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan Manajer PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto, yang baru menjabat. Pertemuan berlangsung di Kantor PLN UP2K Sulbar di Mamuju pada Kamis, 13 Agustus 2026. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan serta Pelaksana Bidang Ketenagalistrikan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi dan koordinasi yang lebih erat dalam mendukung program ketenagalistrikan di Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, Manajer PLN UP2K Sulbar, Heryanto, memaparkan rencana pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di Sulawesi Barat pada tahun 2026 yang akan menyasar 84 lokasi. Heryanto juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, kondisi akses jalan menuju lokasi pembangunan yang sebagian besar rusak dan ekstrem, sehingga pihak PLN meminta dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR untuk membangun akses jalan guna memperlancar distribusi material dan mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, banyak jalur jaringan yang melewati kawasan hutan lindung sehingga memerlukan proses perizinan yang panjang dari Kementerian Kehutanan. Ketiga, permasalahan yang tidak kalah penting adalah masih sedikitnya perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan di Sulawesi Barat yang memiliki kualifikasi untuk pembangunan jaringan distribusi listrik. Oleh karena itu, Manajer PLN UP2K meminta kepada Dinas ESDM Sulbar agar dapat menginformasikan peluang pembangunan Lisdes di Sulbar kepada perusahaan jasa penunjang di luar Sulbar, melalui koneksi Dinas ESDM di provinsi lain, guna menjaring lebih banyak penyedia jasa pelaksana pembangunan Lisdes yang dapat mengikuti lelang pembangunan Lisdes yang diselenggarakan oleh PT. PLN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyampaikan bahwa saat ini setidaknya terdapat beberapa perusahaan jasa ketenagalistrikan yang telah diterbitkan izinnya melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar, dengan kualifikasi yang berbeda-beda, yang terbanyak adalah untuk pembangunan transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Qamaruddin berharap Manajer PT. PLN UP2K Sulbar yang baru dapat senantiasa membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam percepatan pembangunan Lisdes. Selain itu, ia juga meminta kepada PT. PLN agar perusahaan jasa penunjang ketenagalistrikan yang izinnya tidak diterbitkan oleh Pemprov Sulbar tetapi beroperasi di Sulbar dan bekerja sama dengan PT. PLN UP2K, untuk dilakukan seleksi administrasi, khususnya memastikan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki NPWP cabang, sehingga pencatatan administrasi keuangannya berada di Sulawesi Barat dan memberikan kontribusi pajak bagi daerah.
Secara terpisah, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaramy Hassan, menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PLN dalam menyelesaikan berbagai tantangan elektrifikasi di daerah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Pancadaya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Pancadaya merupakan lima pilar utama pembangunan yang menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sulbar, meliputi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berwawasan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Bujaramy Hassan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus Pancadaya adalah pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok daerah, termasuk di dalamnya akses listrik bagi desa-desa terpencil. Oleh karena itu, ia berharap pembangunan Listrik Desa dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Dengan sinergi yang kuat antara Pemprov Sulbar dan PLN, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target elektrifikasi nasional dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat dapat segera terwujud.