MAMUJU — Tim teknis Bidang Geologi dan Air Tanah (ABT) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju, Rabu (11/11/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi progres serta penjajakan data awal menjelang Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda pra-rekonsiliasi guna menghimpun potret riil pemungutan dan pengelolaan pajak air tanah di tingkat kabupaten sebelum diselaraskan secara menyeluruh pada level provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, tim teknis bersama jajaran Bapenda Kabupaten Mamuju memetakan empat cakupan evaluasi dan penjajakan data utama yang meliputi peninjauan keselarasan regulasi serta produk hukum turunan di tingkat daerah terhadap ketentuan terbaru dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2025, sekaligus mengevaluasi formula penyesuaian perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang menjadi dasar penetapan besaran pajak air tanah. Selain itu, kedua instansi juga berfokus pada penghimpunan dan verifikasi validitas basis data wajib pajak aktif, volume pemanfaatan, serta realisasi pungutan pajak yang telah berjalan, dibarengi dengan identifikasi berbagai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi Bapenda Kabupaten Mamuju dalam penerapan standar perhitungan NPA di lapangan.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja, menyampaikan bahwa langkah koordinasi ini merupakan bagian krusial dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengawal tertib tata kelola air tanah di daerah.
"Penjajakan data awal ke Bapenda kabupaten ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian pemanfaatan air tanah. Kami ingin memastikan kesiapan data dari bawah sebelum melangkah ke forum rakor dan rekonsiliasi tingkat provinsi, sehingga implementasi Pergub Nomor 3 Tahun 2025 dapat berjalan selaras dan akuntabel," jelas Wisnu.
Menyambut baik langkah tersebut, perwakilan Kepala Bidang di Bapenda Kabupaten Mamuju menyatakan kesiapan penuh instansinya untuk bersinergi. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyiapkan serta mendukung kebutuhan data wajib pajak air tanah yang diperlukan, sekaligus memastikan kehadiran dan partisipasi aktif pada forum rapat koordinasi maupun rekonsiliasi yang akan dilaksanakan mendatang.
Melalui kolaborasi yang solid antara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dan Bapenda Kabupaten Mamuju ini, diharapkan pengawasan sumber daya air tanah dapat berjalan semakin efektif sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.