MAMUJU — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Muh. Fahri Yusuf, di Kantor Dinas ESDM Sulbar, Kamis (12/11/2026). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Arruanpasau, bersama Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah (ABT), Wisnu Hasta Praja, beserta jajaran teknis.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapenda Polman, Muh. Fahri Yusuf, memfasilitasi sekaligus mengoordinasikan aspirasi para pelaku usaha skala mikro di Kabupaten Polewali Mandar, seperti beberapa pelaku usaha jasa pencucian (laundry) yang mempertanyakan kejelasan prosedur serta tahapan pengurusan perizinan air tanah. Langkah proaktif ini diambil guna memberikan kepastian informasi bagi pelaku usaha di daerah agar dapat menjalankan aktivitas ekonominya sesuai koridor regulasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Sulbar, Wisnu Hasta Praja, menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pengajuan perizinan pemanfaatan air tanah kini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).
Sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan berusaha di daerah, Dinas ESDM Sulbar membuka layanan pendampingan teknis secara khusus untuk memfasilitasi para pelaku usaha yang hendak mengajukan permohonan izin pemanfaatan air tanah baru sesuai prosedur yang berlaku di sistem OSS.
"Seluruh mekanisme pengajuan izin pemanfaatan air tanah dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS. Bagi pelaku usaha mikro maupun pengusaha di Kabupaten Polman yang ingin mengurus permohonan izin baru, Dinas ESDM Sulbar sangat terbuka dan siap memberikan layanan coaching serta pendampingan teknis agar proses pengajuannya berjalan lancar," jelas Wisnu.
Melalui sinergi antara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat dan Bapenda Kabupaten Polewali Mandar ini, kemudahan akses informasi serta pendampingan perizinan diharapkan dapat mendorong tertib tata kelola air tanah yang berkelanjutan. Langkah kolaboratif lintas pemerintah daerah ini sekaligus menjadi bagian dari wujud nyata intervensi dalam menyukseskan program strategis Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih melayani, berdaya saing, serta mendukung iklim usaha mikro dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.