MAMUJU — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, tertib, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Andi Hasrul dan Gilang Ananda Putera. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pendampingan difokuskan pada proses penginputan serta penyesuaian paket-paket pengadaan dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dalam pelaksanaannya, perwakilan Dinas ESDM didampingi langsung oleh tim Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kamarulla, Syamsukri, dan Elroy.
Andi Hasrul selaku Operator Barang dan Jasa Dinas ESDM Sulbar menjelaskan bahwa pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Dinas ESDM memperoleh penambahan alokasi anggaran sehingga diperlukan penginputan dan penyesuaian kembali terhadap sejumlah paket pengadaan yang telah tercantum dalam SiRUP.
“Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan seluruh paket pengadaan yang bersumber dari APBD Perubahan telah terakomodasi dalam aplikasi SiRUP dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Keikutsertaan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.